Inilah negara yang mengizinkan warganya menistakan agama

Undang-Undang Penistaan Agama yang berlaku sejak 1940 di Islandia dihapus oleh parlemen setempat sejak empat hari lalu. Maka jangan heran jika melihat lelucon, propaganda, maupun materi iklan yang menyudutkan kaum beragama sekaligus ajaran agama manapun, bebas beredar di negara sebelah utara Eropa tersebut.


Kebijakan ini terutama didorong oleh Partai Pirate yang kini memiliki kursi di parlemen. Salah satu politikus Pirate, Birgitta Jonsdottir, mengatakan UU itu selama ini memberangus kebebasan berekspresi warga, seperti dilaporkan surat kabar the New York Times, Sabtu (4/7).

Adanya insiden penembakan kantor redaksi Charlie Hebdo di Prancis yang mengolok-olok Nabi Muhammad justru membuat politikus Islandia semakin bersemangat menghapuskan beleid tersebut.

“Kemerdekaan mengungkapkan pandangan tidak akan pernah takut pada ancaman kekerasan. Warga Islandia membuktikannya,” merujuk keterangan tertulis Partai Pirate.

Loading...

Ketika masih berlaku, UU ini melarang warga Islandia “…menghina maupun melecehkan dogma dari penganut agama manapun di negara ini.”Jika nekat melanggar, maka pelaku bisa didenda maupun dipenjara maksimal tiga bulan.

Keputusan parlemen itu diprotes oleh majelis gereja Islandia, baik Katolik maupun Protestan dari aras Pentakosta. Mereka menilai kebebasan berekspresi bukan alasan seseorang bisa merendahkan warga lainnya hanya karena mereka beriman pada ajaran agama tertentu.

“Kebebasan berekspresi yang berlebihan artinya identitas ataupun kepercayaan seseorang dapat dihina, kemudian kebebasan pribadi kaum beragama sebagai individu atau kelompok dirusak,” tulis pernyataan pers gereja katolik.

Partai Pirate yang berhaluan liberal kini merupakan partai paling kecil di parlemen. Tapi survei memperkirakan organisasi politik ini bisa menguasai jagat politik Islandia dalam pemilu mendatang.

Untuk Anda ketahui, Islandia atau disebut juga Tanah Es adalah sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat laut Eropa dan sebelah utara Samudera Atlantik, yang terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Islandia terletak 300 kilometer di sebelah timur Greenland dan 1.000 kilometer dari Norwegia.

Orang pertama yang tinggal di Islandia adalah para pendeta Irlandia yang datang pada awal abad ke-9. Pada pertengahan abad ke-9, bangsa Viking bermigrasi dan tinggal di Islandia. Viking pertama yang tinggal di Islandia adalah Flóki Vilgerðarson. Dialah yang memberi Islandia nama seperti sekarang. Ingólfur Arnarson, seorang kepala suku dari Norwegia, tinggal dan menetap di barat daya Islandia dan mendirikan kota Reykjavik.

Sekitar tahun 930-an, para penguasa Islandia mulai menulis konstitusi negara mereka. Mereka membuat apa yang dinamakan Althing, sejenis parlemen yang berkantor pusat di kota Þingvellir. Islandia dapat dikatakan sebagai negara bersistem demokrasi tertua yang masih bertahan sampai sekarang.

Pada tahun 985, Erik si Merah diasingkan dari Islandia karena telah membunuh seseorang. Dia lalu berlayar ke barat dan menemukan Greenland. Anak Erik, Leif Erikson, menemukan Amerika pada tahun 1000 dan menamakannya Vinland. Perjalanan Erik, Leif, dan pengikutnya dikisahkan dalam sebuah saga.

Pada tahun 1262, Islandia menjadi bagian dari Norwegia hingga pada tahun 1814 Islandia menjadi bagian dari Denmark. Pada akhir abad ke-19, banyak penduduk Islandia yang ingin memerdekakan dari Denmark. Pada tahun 1918, Islandia mendapatkan kedaulatannya, tetapi raja Denmark masih didaulat menjadi raja Islandia.

Ketika Jerman menduduki Denmark pada tanggal 9 April 1940, Althing memutuskan bahwa Islandia adalah milik rakyat Islandia. Akan tetapi, mereka masih belum mendeklarasikan kemerdekaan pada saat itu. Tentara Inggris dan menyusul kemudian Amerika Serikat berinisiatif untuk menduduki Islandia supaya tidak diserang Jerman. Pada tahun 1944, Islandia akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya.

Setalah Perang Dunia II, Islandia menjadi anggota NATO, tetapi tidak menjadi anggota Uni Eropa. Antara tahun 1958 hingga 1976, terjadi tiga kali selisih paham antara Islandia dengan Inggris tentang siapa yang berhak mengambil ikan kod dari perairan di sekitar Islandia. Peperangan tersebut disebut Perang Kod. Tidak ada korban dalam perang tersebut. Pada tahun 1980, Vigdís Finnbogadóttir terpilih menjadi presiden. Dia merupakan presiden wanita pertama di Islandia.

Loading...
loading...