Pernikahan Gibran-Selvi, presiden Jokowi minta restu

Perikahan putera sulung presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda segera dilaksanakan. Jokowi pun meminta doa restu rakyat Indonesia supaya acara pernikahan putra pertamanya itu berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun.

Nah, ini dia permintaan restu Jokowi sebagaimana dikutip dari akun Facebook bernama Presiden Jokowi :

Saudara-saudara,
Insya Allah pekan ini kami akan menikahkan putra sulung kami, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda Putri di Solo.

Loading...

Sesuai tradisi dan kultur bangsa Indonesia pada umumnya, orang tua harus berada di dekat calon mempelai menjelang dan saat hari pernikahan.

Tujuannya untuk meneguhkan restu, dan mengalirkan do’a, agar seluruh rangkaian acara pernikahan berjalan lancar dan pasangan pengantin hidup bahagia sampai tua. Hingga kaken-ninen.

Untuk itu, dengan hati tulus, saya sekeluarga mohon do’a restu dari seluruh rakyat Indonesia agar acara pernikahan tersebut berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Di antara kesibukan acara keluarga ini, saya tetap akan bekerja untuk mengendalikan roda pemerintahan dari Solo serta terus memantau perkembangan nasional, khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan yang harus diambil dan diputuskan.

Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. (Facebook)

Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. (Facebook)

Untuk diketahui, ada ribuan orang yang diundang keluarga mempelai. Mereka tidak datang bersamaan, tetapi akan dibagi.

“Sebanyak 4.000 (undangan) itu nanti dibagi. Relawan dan warga Solo datang pada malam midodareni dan resepsi, lalu tamu yang sudah datang tidak bisa datang lagi ke resepsi,” kata Rudy.

Acara dimulai pada 9 Juni dengan agenda lamaran. Pada tanggal 10 Juni malam, acara midodareni akan digelar di kediaman Presiden Jokowi di daerah Sumber. Selanjutnya, resepsi digelar pada tanggal 11 Juni di Gedung Graha Sabha Buana.

Berdasarkan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014 yang dikutip dari situs Menpan dan RB, semua penyelenggara negara diimbau membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara, seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan. Jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.

Pejabat juga diminta tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati terhadap masyarakat.

Loading...
loading...